Lowongan Kerja Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)
Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)
Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan (pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) :
  1. Kepatutan
  2. Keadilan
  3. Non-diskriminasi
  4. Tidak memihak
  5. Akuntabilitas
  6. Keseimbangan
  7. Keterbukaan dan
  8. Kerahasiaan
Posisi:
Kepala Perwakilan;
  1. Provinsi Kepulauan Riau (Kode : KP KEPRI)
  2. Provinsi Sumatera Barat (Kode : KP SUMBAR)
  3. Provinsi Sumatera Selatan (Kode : KP SUMSEL)
  4. Provinsi Jakarta (Kode : KP JAKARTA)
  5. Provinsi Jawa Tengah (Kode : KP JATENG)
  6. Provinsi Kalimantan Timur (Kode : KP KALTIM)
  7. Provinsi Sulawesi Tenggara (Kode : KP SULTRA)
Persyaratan :
  • Warga Negara Indonesia
  • Bertaqwa kepada Tuhan YME
  • Sehat jasmani dan rohani
  • Bebas dari segala bentuk narkotik dan obat-obatan terlarang
  • Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik
  • Usia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun per 23 April 2018
  • Pendidikan minimal Sarjana Hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki kehalian dan pengalaman minimal 7 tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik
  • Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik
  • Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
  • Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik
  • Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga, pengurus atau karyawan BUMN atau BUMD, pengurus dan/atau anggota Partai Politik dan profesi lainnya (antara lain : Dokter, AKuntan, Notaris, Pejabat Pembuata Akta Tanah)
  • Bagi calon yang berstatus PNS, bersedia berhenti dari jabatan organik PNS apabila diterima sebagai Kepada Perwakilan.
  • Aktif dan memiliki jaringan pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman
Pendaftaran:
Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, silakan mengirimkan berkas lamaran lengkap (hardcopy) dimasukkan ke dalam amplop coklat dengan mencantumkan Kode Posisi Jabatan yang dipilih di pojok kanan atas amplop ditulis dengan hururf kapital, dan mencantumkan nama pelamar di pojok kiri atas amplop ke :
Panitia Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19 Lantai 5 Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Deadline:
11 Mei 2018

Sumber:

Silahkan dishare:

Related Posts: